Demokrasi Sebelah, Hidup Terbelah : Menanggapi Yasraf Amir Piliang

Oleh: Setiaji Purnasatmoko,
(Penggerak kolektif belajar ekologi-sosial “Hijau Merdeka”)

Sumber: Khazanah, Pikiran Rakyat – Minggu, 17 Mei 2009

http://cabiklunik.blogspot.com/2009/05/demokrasi-sebelah-hidup-terbelah.html

SEBUAH kampung di Tapanuli Utara. Jalur menuju perkawinan kami dicapai melalui hari-hari yang dipenuhi rapat keluarga. Tidak persis antardua keluarga, memang. Sebab saya praktis membawakan diri saya sendiri. Maklum ayah sudah meninggal dan ibu sudah menua. Saya bersendiri dengan bekal restu dari ibunda dan kakak-kakak serta adik-adik. Di Tapanuli itu, saya dipertemukan dengan satu keluarga yang bertindak sebagai orang tua wali untuk saya, dengan itu jalur dan tatacara adat bisa kami jalani untuk sampai ke upacara perkawinan. Demikianlah, Setiaji yang Jawa abangan, si individu dari kancah modernisasi pengkotaan, hatinya bungah nyemplung diterima oleh kampung dengan relasi tali persaudaraan yang rapat antarwarga.

Petikan cerita saya berikutnya guna ancangan menanggapi tulisan “Dosa-dosa Demokrasi” oleh Yasraf Amir Piliang (Khazanah, 19 April 2009) adalah betapa bermalam-malam menjelang hari-H rumah kampung di atas bukit tempat kami menginap menjadi sempit. Para kerabat selalu berkumpul membahas persiapan ke acara perkawinan. Mereka menelisik apa yang harus dan belum dilakukan sesuai adat kebiasaan. Nyaris tak ada orang dewasa yang pendiam dalam kolektif ini. Masing-masing berbicara, beropini, dan berurun rembug yang kerap dengan suara yang keras dan urat leher yang tegang, saling menimpali.

Berkelahikah mereka? Tidak, mereka tengah berekspresi apa adanya alias masing-masing bersuara dalam forum demokratis. Samar dibalik sedemikian ngototnya melempar kata-kata, saya menangkap ada keyakinan bahwa yang tengah diperdebatkan adalah guna mengasah kesepakatan yang sudah lama terbentuk sebelumnya. Itulah adat, kebiasaan, dan tradisi berikut tata caranya.

Setelah itu, keesokan paginya, saya praktis hanya tinggal menjalani apa yang dirapatkan sesuai prosedur. Saya menemukan tradisi bertaut ke makna asalinya, tradere, yang kurang lebih berarti transaksional sekaligus pengantar menuju ke sesuatu.

Dalam kasus saya, tradisi adalah pengantar (membahagiakan) perkawinan saya dengan isteri saya. Lalu komunitas-komunitas yang berdaulat pun menyelesaikan urusan-urusannya sendiri demi kenyamanan orang per orang anggota kewargaannya.

“Engkau mengatakan bahwa kesepakatan antarmanusia menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Sebenarnyalah, itu adalah mahluk hidup yang berkata-kata tentang benar dan salah, dan mereka bersepakat dalam bahasa yang mereka gunakan. Itu bukanlah (semata) kesepakatan dalam beropini, melainkan dalam bentuk-bentuk kehidupan,” ujar Wittgenstein.

Tetapi mengapa warga Simasom sedemikian ikhlas mengikuti prosedur yang dituntut oleh tradisinya? Chantal Mouffe, teoritisi demokrasi yang mengkritisi arus liberalisme pada ajuan sistem demokrasi kontemporer dari Habermas dan John Rawls, lebih lanjut mengelaborasi Wittgenstein. Dengan penekanan pada soal prosedur tadi, Mouffe menggarisbawahi kebutuhan akan sejumlah “kesepakatan nilai dan penilaian” yang layak ditimbang, yang sudah terlebih dahulu hadir dalam komunitas sebelum paket-paket prosedur dapat bekerja.

EKSPLORASI Mouffe atas Wittgenstein, penting saya ajukan sehubungan kegelisahan Yasraf Amir Piliang tentang demokrasi (Indonesia) yang minim regulasi sehingga menggiring ke kondisi serba “melampaui”, “berkelebihan”, dan “keterlaluan”. Dalam amatan saya, justru regulasi dan lantas institusi yang dihasilkan oleh legislatif dan eksekutif periode ini guna memapankan demokrasi perwakilan, sudah banyak. Saya kira dewan legislatif ini termasuk yang produktif menghasilkan undang-undang. Memang beberapa yang penting-penting begitu tersendat, misalnya UU yang mengatur bisnis tentara, sembari begitu ngotot menggolkan UU soal pornografi yang berpotensi “berkelebihan” merambah ranah privat.

Poinnya adalah “berbunyikah” segenap peraturan itu ke hadapan publik? Yang kita alami, tahu-tahu kita sudah harus bergegas ke TPS sambil ditakut-takuti fatwa MUI bahwa golput adalah haram. Kita paham fatwa bukanlah aturan. Menurut teman saya, fatwa sekelas dengan imbauan atau saran. Sialnya, menurut gestur Orba yang belum tentu sudah silam, fatwa dari lembaga keagamaan kerap digunakan sebagai tuntutan yang tak tertolak jika tidak ingin fatal “digebuk” oleh Soehartoisme. Alhasil, yang tengah saya gelisahkan sembari ikutan merujuk Wittgenstein, adalah betapa berjibun aturan dan prosedur yang tampil sebagai politik yang harus dituruti publik, namun cara dan nilai di baliknya serta bagaimana ia digunakan nyaris tidak pernah hadir dalam ruang friksi, ruang pembahasan demokratis.

Dalam kondisi kekosongan kesepakatan “nilai dan penilaian” subyektif seperti demikian, penilaian Yasraf tentang minimnya regulasi dalam demokrasi kita menjadi amat berisiko untuk tidak dikatakan gegabah. Maklum, ini bisa menjadi pembenaran atas stigma bahwa demokrasi memang melulu chaos sehingga diperlukan undangan bagi kuasa-kuasa yang autoritarian.

Anda sekalian boleh jadi berkeberatan dengan cerita saya di awalan tulisan ini. “Itu kan soal kawin, apa hubungannya dengan politik dan demokrasi?” Baiklah kiranya dicermati pilihan kosa kata yang saya operasikan guna menghidupkan cerita saya. Di situ ada kata forum, rapat, debat, friksi, konsensus, regulasi, prosedur, hingga ke istilah komunitas yang berdaulat. Dengan kata lain, itu adalah juga istilah-istilah yang kerap dipakai orang guna mengurai soal-soal politik nasional. Nah, jika mediumnya sama, apakah itu tidak berarti menuju substansi yang serupa? Jika perkawinan adalah urusan menyangkut hidup saya, apalah artinya politik atau pun demokrasi jika ia tidak bersinggungan dengan urusan kehidupan?

Dengan cara pandang ini, kiranya jelas bahwa saya menolak hidup yang terbelah-belah, hidup yang memisahkan perkara kawin dengan (tindakan) politik. Sebaliknya, juga bukan berarti saya kawin semata-mata karena sedang berpolitik. Secara sengaja, saya serta merta berada dalam relasi yang mencakup segenap dimensi sekaligus: ekonomi, politik, sosial, budaya, atau pun apa pun itu namanya… Di zaman dengan segala keserentakan kompleksitasnya ini, siapa bisa mengelak bahwa yang rasional dan yang emosional, yang spiritual dan material toh teraduk sekaligus. Dibaca sebagai mimpi buruk, “Manusia dilahirkan bebas dan saat itu pula dia terbelenggu,” ujar Thomas Hobbes.

Celakanya adalah jika kita tak menyadari adanya belenggu itu dan menjalani prosedur-prosedur yang tak karuan ujung-pangkalnya sebagai perayaan kebebasan. Benar kata Yasraf bahwa dunia fantasi khalayak kerap rentan dipermainkan oleh manipulasi imagologi. “Aku pilih dia aja ah, gaya rambutnya keren”. Maka ideologi pun tersungkur. Politik aliran surut. Sayangnya, politik visual yang mengapungkan tokoh dan selebritas itu, pun terburu-buru dinilai Yasraf sebagai akibat politik demokrasi yang menekankan individu. Padahal bukankah sudah jelas yang bermain adalah pasar image?

Imagologi tidak memasarkan individu. Tiga Diva, The Changcuters, GIGI, untuk menyebut beberapa nama para penghibur itu, mereka toh jelas-jelas menyatakan menerima orderan meramaikan kampanye lantaran relasi profesional alias bayarannya menggiurkan. Ketokohan, partai, makelar panggung, konsultan (politik) kampanye hingga ke lembaga poling hitung-tangkas, semua semata teraduk dalam rezeki “profesionalitas” momentum bernama pemilu. Sudah itu, lagu-lagu kembali kepada rutinitas irama keterbelengguannya masing-masing.

Nah, apakah kemudian politik dan demokrasi mati dalam rentang waktu antarpemilu kini dan berikutnya? Sial, sudah capai ke TPS tapi anda tidak punya kuasa me-recall anggota dewan yang anda pilih dan mengoreksi kebijakan pemimpin yang anda contreng. Hanya partai, jika partai menanggapi keberatan publik. Jelas itu juga langka terjadi sebab bisa menjatuhkan citra partai. Dengan demikian, demokrasi perwakilan mengandaikan logika rasionalitas bahwa pemilu adalah tindakan pemilihan yang sudah sempurna dan tidak mengizinkan koreksi setelah itu. Dengan kata lain, demokrasi perwakilan ini disuntik oleh rasionalitasnya sendiri untuk kemudian menjadi jumawa dan lalu membunuh ibu kandungnya, yakni demokrasi yang mengandaikan adanya friksi.

Demos dibunuh di antara dua masa pemilu. Sementara hidup tak berhenti hanya di TPS. Selanjutnya, saya tak tahu pasti apakah ini pilihan demokratis atau bukan: Anda memilih politik kematian yang sesekali hidup di TPS atau politik langsung yang menghidupkan keseharian anda?***

Iklan

Politik Tubuh Budaya Kapitalis: Kritik Terhadap Yasraf Amir Piliang

Oleh: Heru Susanto

Kamis, 26 Februari  2009

http://bagusprasetyo.blogspot.com/2009/02/politik-tubuh-budaya-kapitalis-kritik.html

Dalam kajian budaya pop, nama Yasraf Amir Piliang tidak dapat dilepaskan dalam pengkajian budaya tersebut. Beberapa buku telah diterbitkan dengan kajian yang menekankan pada pengaruh budaya kapitalis, seperti Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna, Posrealitas: Realita Kebudayaan dalam Era Posmetafisika, dan Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan. Budaya kapitalis diuraikan dengan runtut beserta pengaruhnya dalam kultur masa sekarang, dan juga ditekankan pada kultur nasional. Yang menarik dari pemikiran tersebut terletak pada pembahasan mengenai politik tubuh yang dipengaruhi oleh budaya kapitalis.

Yasraf menguraikan bahwa budaya kapitalis saat ini membidik ranah tubuh sebagai lahan penanaman modal yang menghasilkan banyak keuntungan. Produksi-produksi perawatan tubuh mulai dieksploitasi besar-besaran untuk menarik manusia memperhatikan tubuhnya. Dengan diproduksinya produk perawatan tubuh secara besar-besaran, secara tidak langsung manusia mulai larut terhadap keberadaan produk tersebut dan bersaing untuk mengeksploitasi tubuh mereka pula. Saat itu pula, manusia mulai menjadikan tubuh mereka sebagai produk untuk dipertunjukkan. Kondisi pengeksploitasian tubuh oleh budaya kapitalis tersebut membentuk wacana baru mengenai politik tubuh (body politics).

Ketika menguraikan politik tubuh yang dibentuk budaya kapitalis, Yasraf mengacu pada tiga tingkatan, yakni ekonomi politik tubuh (political-economy of the body), politik ekonomi tanda tubuh (political economy of the body signs), dan ekonomi-politik hasrat (political economy of desire). Ekonomi-politik tubuh merupakan penggunaan tubuh oleh kapitalisme sebagai alat untuk membentuk konstruksi sosial atau ideologi kapitalisme. Politik ekonomi tanda tubuh merupakan penggunaan tubuh sebagai tanda-tanda sebagai system pertandaan kapitalisme yang bertujuan membentuk citra, makna, dan identitas. Ekonomi-politik hasrat merupakan pemanfaatan tubuh perempuan sebagai ajang eksploitasi ekonomi.

Ketiga tingkatan politik tubuh yang diajukan oleh Yasraf tersebut tampaknya masih terlalu tergesa-gesa. Ketika menguraikan tiga tingkatan politik tubuh, ia terperangkap pada jaring oposisi biner. Terperangkapnya dalam oposisi biner dapat dicermati ketika memosisikan perempuan sebagai objek (penderita) dan laki-laki sebagai subjek (pelaku) yang diwakili oleh kapitalisme. Ia tampaknya terlalu cepat mengambil putusan untuk memosisikan kapitalisme sebagai patriarki. Ini menunjukkan masih adanya pemikiran yang terpengaruhi wacana global mengenai hegemoni patriarki terhadap kaum perempuan. Pada hal, kapitalisme merupakan sistem yang mengarah pada pengoptimalan modal untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kalaupun ada unsur-unsur pengeksploitasian perempuan, hal itu tidak serta merta kapitalisme dapat dipersandingkan dengan budaya patriarki.

Dalam Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan (hal. 341), Yasraf menyebutkan “apa yang berlangsung adalah semacam ‘ideologisasi’ atau ‘mistifikasi tubuh’, yaitu relasi tubuh secara fisik (misalnya hubungan fisikal atara laki-laki dan perempuan) dilihat sebagai sebuah relasi sosial, yang di dalamnya dibentuk posisi sosial yang berbeda, yaitu antara yang kuasa dan tak kuasa, subjek dan objek, dominan dan yang didominasi”. Pernyataan tersebut semoga tidak terjadi untuk saat ini Memang dalam kenyataannya, perempuan merupakan korban dari kapitalis, tetapi ketika perempuan menjadi manusia tak kuasa, bukan berarti laki-laki yang kuasa. Dalam budaya saat ini, yang kuasa tetap kapitalisme. Pemikiran tentang perempuan merupakan komoditi bagi kapitalisme tampaknya tidak serta-merta memosisikan perempuan sebagai objek, sedangkan laki-laki justru menduduki posisi subjek yang berada dalam sistem kapitalisme. Simpulan seperti ini kurang mengena untuk mengkaji kondisi budaya yang dipengaruhi kapitalisme. Kekuatan kapitalisme memang memiliki potensi untuk memosisikan patriarki di atas perempuan. Akan tetapi, wacana tentang pengeksploitasian tubuh perempuan oleh kapitalisme tidak harus mengacu pada masalalah laki-laki mendominasi perempuan.

Tipisnya Batasan Laki-laki dan Perempuan

Untuk membuktikan kapitalis tidak dapat dipersandingkan dengan patriarki, hal itu perlu dicermati beberapa produk perawatan tubuh yang sering diiklankan di televisi dan berbagai media massa lainya. Jika memang kapitalisme berpihak pada laki-laki, tentunya hanya tubuh perempuanlah yang dieksploitasi sebagai komoditi. Pemikiran Yasraf tampaknya hanya cocok untuk masa lalu yang masih terikat mitos mengenai perempuan harus cantik dengan adanya iklan-iklan yang hanya menyangkut perempuan.

Perlu dicermati, iklan-iklan dalam media massa untuk saat ini tidak hanya terfokus pada perempuan. Kapitalis pun mulai melebarkan sayapnya dengan membidik tubuh laki-laki juga sebagai lahan komoditi. Hal itu bisa ditangkap dalam iklan perawatan tubuh yang juga diperuntukkan laki-laki. Secara tidak langsung, iklan produk, seperti bedak, pewangi tubuh, minyak rambut, sabun mandi, celana dalam, kondom, alat olah raga merupakan alat perayu yang ditujukan kepada laki-laki untuk lebih memperhatikan tubuhnya. Ketika laki-laki berbondong-bondong mengejar produk tersebut, mereka telah terjerat bujuk rayu kapitalis. Mereka telah tenggelam dalam kenikmatan semu. Yang ada hanya kompetisi untuk memperindah tubuh.

Dalam hal ini, mitos perempuan harus tampil cantik, sedangkan laki-laki harus bertubuh kekar dan jantan mulai tergeser dalam paradigma budaya kapitalis untuk saat ini. Tidak hanya perempuan yang harus tampil manis, laki-laki pun harus memperhatikan penampilannya dan bergaya semanis mungkin. Pada budaya yang menipisnya batasan antara maskulin dan feminin muncullah sosok laki-laki metroseksual.

Sebenarnya, tubuh laki-laki pun sekarang juga memiliki tempat untuk dieksploitasi dalam berbagai media massa. Tidak jarang laki-laki juga menjadi bintang kover dalam sebuah majalah dengan memakai celana pendek dan telanjang dada. Iklan di jalan-jalan juga tidak jarang menampilkan tubuh laki-laki yang menunjukkan keseksiannya. Hal itu semuanya merupakan strategi kapitalis untuk memperlancar penjualan produknya hingga meraih keuntungan sebesar-besarnya. Saat itulah manusia mulai terjerat politik tubuh dan menjadi manusia-manusia konsumen. Ketika manusia-manusia konsumen terbentuk, kapitalisme merayakan kemenangannya. Kondisi ini dapat menjawab pertanyaan benarkan kapitalis memihak patriarki dan menempatkan perempuan sebagai yang tertindas semata?

Kapitalis tidak Berpihak pada Oposisi Biner

Kapitalis tidak seperti apa yang dikatakan Yasraf yang seakan-akan memosisikan kapitalis dengan patriarki sama, dengan politik tubunya yang mengeksploitasian tubuh perempuan. Kapitalis mengarah pada sistem pengembangan modal untuk mengantongi sebanyak-banyaknya keuntungan hingga mempengaruhi budaya yang menjadikan manusia-manusia konsumen. Hal itu jelas berbeda dengan patriarki yang pada dasarnya lebih menekankan pada status keberadaan laki-laki di atas perempuan, walaupun cakupannya juga luas.

Penempatan laki-laki pada posisi menguasai perempuan bila dicermati juga tidak dapat dijadikan pedoman untuk merujuk kapitalisme. Perlu ditegaskan untuk mengkaji politik tubuh dalam budaya kapitalis, tidak harus memosisikan laki-laki sebagai penguasa. Yang menjadi penguasa tetap kapitalis itu sendiri. Hal itu disebabkan kapitalis dapat memosisikan laki-laki sebagai subjek (pelaku), tetapi juga tidak tertutup kemungkinan perempuan juga sebagai subjek (pelaku) untuk menikmati tubuh laki-laki yang dipertontonkan. Hal itu dapat diamati dengan gencarnya produk-produk yang juga ditujukan kepada laki-laki. Yang terpenting bagi kapitalis penguasaan keuntungan sebesar-besarnya.

Pemkiran ini semoga dapat memperluas kajian mengenai budaya pop untuk saat ini. Dari berbagai kajian mengenai budaya pop, khususnya mengenai tubuh, kajian masih berkutat pada kajian tubuh perempuan. Dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah waktunya untuk memperluas kajian politik tubuh yang merujuk eksistensi laki-laki pula sebagai bentukan budaya kapitalis.

Post-realitas, metafisika, sosial, ekonomi, demokrasi and others…

Oleh: Edi Subkhan

Jumat, 16 Januari, 2009

http://komunitasembunpagi.blogspot.com/2009_01_01_archive.html

Bila di dalam ketelanjangan dan kecabulan media, tak ada lagi batas antara baik/buruk, benar/salah, asli/palsu, realitas/fantasi, maka yang terjadi adalah semacam kematian budaya (death of culture).”

Yasraf Amir Piliang (2004)

Adalah Yasraf Amir Piliang saya kira orang yang paling dapat dikatakan sebagai juru bicara posmodernisme di Indonesia, terutama dalam mengartikulasikan konsepsi teoritis Jean Baudrillard –walaupun dalam salah satu ulasannya di Dunia yang Dilipat , Yasraf menyatakan bahwa Baudrillard tidak termasuk pemikir posmo- konsepsi semiotik-hipersemiotik, dan lainnya. Satu bukunya yang menukik pada kedalaman permenungan filosofis atas realitas kebudayaan kontemporer adalah Posrealitas: Relitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika, terbitan Jalasutra, Yogyakarta, 2004. Buku tersebut dibagi menjadi empat bagian besar, bagian I membincangkan pososial, bagian II tentang poshororisme, bagian III posdemokrasi, dan bagian IV posmoralitas. Dalam analisis buku ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membahas semua isi buku ini, namun hanya pada beberapa bagian dari buku saja, terutama pada beberapa istilah kunci dn yang relatif relevan dengan peristiwa kekinian. Buku-buku Yasraf memang sangat padat hingga tidak mudah disarikan substansinya, karena tiap paragraf seakan sudah merupakan substansi itu sendiri, yang masih dapat lebih dijabarkan berlembar-lembar lagi.

Yasraf menyatakan bahwa telah terjadi perubahan besar pada awal milenium ketiga, yaitu terbentuknya sebuah dunia baru sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, yang di dalamnya tercipta berbagai definisi dan pemahaman baru mengenai apa yang disebut realitas. Nah, dalam realitas baru tersebut, tanda tidak lagi merefleksikan realitas, representasi tidak lagi berkaitan dengan kebenaran, informasi tidak lagi mengandung objektivitas pengetahuan. Dunia baru tersebut, sebaliknya adalah dunia yang dibangun oleh berbagai bentuk distorsi realitas, permainan bebas tanda, penyimpangan makna, dan kesemuan makna. Realitas baru itulah yang pada dasarnya lebih tepat dikatakan sebagai kondisi posrealitas (post-reality). Kondisi posrealitas adalah sebuah kondisi, yang di dalamnya prinsip-prinsip realitas itu sendiri telah dilampaui, atau diambil alih oleh penggantinya, yang diciptakan secara artifisial via ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, yang telah menghancurkan asumsi-asumsi konvensional tentang apa yang disebut sebagai yang nyata (the real).

Sementara itu posmetafisika merupakan penjelasan dari proses akhir dari metafisika, yang di dalamnya inheren dengan pengertian posrealitas, dalam pengertian akhir dari realitas sebagai konsekuensi berakhirnya metafisika. Yasraf menyatakan bahwa konsep berakhirnya metafisika tak dapat dilepaskan dari Heidegger yang memang telah memproklamasikan matinya metafisika. Namun, matinya metafisika bukan sama sekali mati, melainkan telah sampai pada energi paling akhir. Dalam relasinya dengan dunia realitas bentukannya, posrealitas adalah kondisi ketika dunia realitas dan potret dunia yang dibentuk berdasarkan klaim-klaim kebenaran metafisika telah mengalami kemunduran, yang membuka peluang bagi terbentuknya realitas-realitas baru, berdasarkan potret baru dunia, yang dibentuk di atas klaim posmetafisika. Akhir dunia metafiska, menurut Heidegger, dimulai ketika klaim ontologi yang menjadi fondasi dunia realitas mengalami kemerosotan. Di dalam kemerosotan itu, dunia realitas tidak lagi menggantungkan pembentukan dirinya pada mode-model kebenaran metafisis tersebut, yaitu pada logos, oidos, substansi, esensi, Tuhan. Meskipun demikian, pembangunan yang nyata (eksis) tidak diserahkan sepenuhnya pada hasrat atau kehendak, sebagaimana yang disarankan Nietszche dan para pendukung post-strukturalisnya, melainkan pada apa yang disebut Heidegger sebagai Yang Ada (Being), yang ditafsirkan dengan tafsiran baru.

Posrealitas ini juga didefinisikan sebagai semacam pembalikan dunia realitas Platonisme, yaitu dengan memandang dunia penampakan (appearance) yang bersifat mengindra (sensous) sebagai dunia realitas sejati (true reality); sementara dunia oidos yang bersifat melampaui indra (suprasensous) sebagai realitas palsu. Akan tetapi, sebagaimana diperlihatkan oleh Deleuze, Guattari, Lyotard, Foucault, dan Baudrillard, fondasi dari dunia penampakan itu telah beralih pada hasrat dan kehendak (kekuasaan), yang menggiring dunia realitas ke dalam apa yang dikatakan Heidegger sebelum ini sebagai dunia yang dikuasai oleh ontologi citraan atau abad potret dunia, disebabkan logika di balik citraan itu sendiri adalah logika hasrat dan logika kehendak –sebuah dunia realitas yang tentunya tidak seperti yang dibayangkan Heidegger sendiri. Dalam hal ini Heidegger melihat berakhirnya metafisika sebagai permulaan kebangkitan kembali metafisika dalam wujud barunya, wujud ini mengarah pada metafisika yang sesungguhnya, yang menghasilkan pengetahuan yang baru. Menurut Flynn, kencenderungan posmetafisika dalam pengertian kebangkitan ini tampak pada pemikir seperti Marx, Habermas, Foucault, dan mungkin juga Derrida. Foucault misalnya, menyatakan bahwa beroperasinya metafisikan bukan dalam pengertian bahwa ia menembus penampakan untuk sampai pada supersensibel, melainkan sebaliknya, bahwa konsep kekuasaan itu diklaim dapat menembus ke balik dunia penampakan sampai pada kondisi eksistensinya yang nyata (tubuh nyata). Artinya, di balik sebuah tubuh yang nyata beroperasi sebuah kekuasaan tak tampak (yang dengan sendirinya bersifat metafisis).

Dalam hal ini Yasraf menyatakan bahwa Arendt, Marleau Ponty, dan Lefort, mungkin juga Deleuze, Guattari, Lyotard, Baudrillard, dan Rorty dapat dikatakan berada pada kategori mereka yang mendukung matinya metafisika (death of metaphysics). Rorty misalnya menyatakan penolakannya yang eksplisit terhadap segala sesuatu yang disebut sebagai fondasi (anti-fondational), termasuk metafisika sebagai penjelajahan terhadap fondasi kebenaran dari realitas. Lewat filsafat pragmatisme, ia mengembangkan sebuah kecenderungan pemikiran yang antimetafisika. Banyak label yang diberikan untuk menjelaskan kecenderungan antimetafisika ini, di antaranya adalah pragmatisme, eksistensialisme, dekonstruktivisme, holisme, filsafat proses, postrukturalisme, posmodernisme, Wittgensteinianisme, antirealisme, dan hermeneutika. Sedangkan bagi Baudrillard, era matinya metafisika sekarang ini menjadikan kita berada dalam era posrealitas, yaitu era simulasi realitas (simulation). Di sinilah Baudrillard mengungkapkan tentang patafisika, yakni versi tak lazim dari metafisika, yang di dalamnya, baik yang metafisis (Tuhan, Kesadaran, Kebajikan, Spirit) maupun yang nonmetafisis (mimpi, ilusi, halusinasi), diobjektivikasikan dalam pengertiannya yang khusus, yaitu mentransformasikan sifat ketidakberwujudannya (immaterial) ke dalam wujud-wujud faktual (meskipun belum tentu real), yaitu ke dalam ontologi cintra itu sendiri.

Dalam kondisi melampaui realitas (hyper/past-reality) inilah juga terdapat berbagai fenomena pelampauan lainnya, antara lain adalah pososial (post-social), yaitu ruang sosial yang di dalamnya berbagai prinsip, model, atau bentuk, aktivitas sosial telah melampaui prinsip, model dan bentuk aktivitas-aktivitas yang natural, yang kini diambil alih oleh wujud artifisial dan virtualnya. Relasi dari komunikasi sosial tatap muka (face to face communication) digantikan oleh bentuk-bentuk komunikasi yang dimediasi oleh media seperti handphone, internet, dan lainnya, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat informasi global (global information society), di dalamnya setiap relasi sosial berlangsung secara artifisial, mengambil alih relasi sosial yang natural. Realitas inilah yang menciptakan komunitas virtual (virtual community) yang juga merupakan komunitas imajiner (imagined community). Di dalam komunitas imajiner inilah terjadi simulakra sosial yang merupakan duplikasi sosial di dunia nyata, akan tetapi dalam wujudnya yang menyimpang dan terdistorsi, yang di dalamnya berlangsung berbagai bentuk reduksionisme, penyederhanaan, generalisasi, dan manipulasi sosial. Realitas sosial yang melampaui (post-social) ini tidak dapat lagi dinilai berdasarkan logika (rasionalitas, moralitas) yang ada dalam konteks realitas sosial yang sesungguhnya, melainkan berdasarkan logika simulasi media, dengan berbagai trik, strategi, dan manipulasi teknologisnya.

Dalam konteks ekonomi terjadi apa yang dinamakan sebagai posekonomi. Fenomena sosial, ekonomi, dan kebudayaan ditandai oleh berbagai peningkatan tempot kehidupan, sebagai akibat dari meningkatnya kecepatan dalam berbagai bidang produksi, konsumsi, tontonan, dan hiburan. Internet dan terutama televisi telah menjelma menjadi kotak jiwa, yang melaluinya manusia abad ke-21 mengisi kehampaan spirtiualnya dengan jutaan citraan semu, rayuan palsu (iklan), televisi menjadi fantasmagoria, yaitu ruang di mana citraan muncul dan menghilang dengan kecepatan tinggi, yang merayu manusia untuk memasuki jaringan ekstasi kecepatan dan kegilaan serta histeria gaya hidup yang diciptakannya. Mal atau hipermarket telah menjelma menjadi agen difusi, ruang kelas, ia tak lagi sekadar tempat transaksi barang dan jasa, tetapi merupakan cermin dari sebuah masyarakat. Tubuh juga menjadi pusat kebudayaan abad ke-21, ia menjadi titik sentral dari mesin produksi, promosi, distribusi, dan konsumsi kapitalisme. Tubuh juga dijadikan sebagai metakomoditi, yaitu komoditi untuk menjual komoditi lain, lewat peran sentralnya dalam sistem promosi kapitalisme tubuh. Di samping itu, ruang sosial global selalu dihuni ole segala macam pergerakan deteritorialisasi yang beroperasi dalam kecepatan tinggi, yaitu pergerakan kapital, industri, gaya dari satu teritorial ke teritorial berikutnya tanpa henti. Pergerakan itu dipengaruhi oleh pergerakan mesin hasrat tanpa henti, hasrat itu sendiri tak lain adalah semacam arus yang selalu bergerak mencari kesenangan baru, kegairahan baru, identitas baru, kenyamanan baru.

Dalam konteks demokratisasi, Yasraf mengungkapkan femonena posdemokrasi, yaitu ketika demokrasi telah terputus sama sekali dengan realitas demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang melampaui atau berlangsung hanya pada tingkat citra, akan tetapi terputus dari prinsip demokrasi itu sendiri. Pertama, demokrasi pada tingkat citra menjadikan simulakrum demokrasi (simulacrum of democracy), adalah demokrasi yang menampakkan dirinya pada tingkat citra seakan-akan sebagai kopi (copy) atau ikon (icon) demokrasi, padahal citra tersebut merupakan deviasi, distorsi, bahkan terputus dari realitas yang sesungguhnya. Kedua, posdemokrasi sebagai kondisi tumpang tindihnya prinsip demokrasi dengan prinsip-prinsip lain, seperti anarkisme dan kebebasan mutlak, baik pada tingkat citra maupun tingkat realitas. Konsep-konsep yang membangun demokrasi itu sendiri seperti pluralisme, persamaan, hak asasi manusia, kebebasan berkumpul, bersuara, berserikat, telah berkembang ke titik ekstrimnya, melampaui prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.


Pendidikan Ademokratis?: Menanggapi Tulisan Yasraf Amir Piliang

Oleh : Riwayat Attubani

Jumat, 2 Mei 2008

www.riwayat.wordpress.com

Yasraf Amir Piliang [selanjutnya ditulis Yasraf] membangun kerangka berfikir dengan statemen “dengan geliat demokratisasi yang mewarnai perjalanan bangsa, pengelolaan pendidikan- yang seharusnya menjadi model demokrasi-justru kian menampakkan watak tak demokratis.” Yasraf menyatakan bahwa bukti pengelolaan pendidikan di Indonesia tidak demokratis dapat dipahami dengan adanya ketidakadilan, adanya pemaksaan dan irasionalitas dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Lebih lanjut Yasraf menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia kehilangan spirit demokrasi hal ini di tandai dengan hilangnya demokrasi itu sendiri, hilangan dialogis, keadilan dan rasionalitas. Pendidikan hanya di landasi dengan pemaksaan dan ketidakadilan.

Pendapat Yasraf terlalu umum karena menjeneralisasikan pendidikan secara nasional, bahkan ada kecenderungan mengabaikan sisi lain, seperti adanya demokrasi dalam proses pembelajaran, tidak semua pelaksanaan pendidikan di Indonesia anti demokrasi. Di sisi lain, Yasraf menyatakan pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak adil dan irasional. Dari pendapatnya ini dapat dipahami bahwa pendidikan di Indonesia tidak ada keadilan, Yasraf beralasan dengan banyaknya tawuran antar pelajar dan mahasiswa, bunuh karena tidak mampu bayar uang sekolah, penyerangan sekolah oleh masyarakat, penyerangan aparat tehadap insititusi kampus, pencurian soal UN, jual beli soal dan kunci jawaban serta pembetulan jawaban siswa oleh guru, fakta-fakta tersebut merupakan indikasi ketidakadilan, ketidakdemokratisan, dan irasionalitas dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Fakta yang diungkap oleh Yasraf tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, karena penyerangan, pencurian soal dan jual beli kunci jawaban adalah soal lain, sedangkan ademokratis dan arsional, pemaksaan juga soal berbeda. Kalau dicermati secara yuridis formal seluruhmasyarakat Indonesia berhak dan dilindungi Undang-Undang, dan berhak mendapatkan pendidikan hal ini dapat dipahami dari Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat 1, yang berbunyi”tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran…” darai UUD 1945 tersebut secara jelas bahwa semau masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Sebagai tindak lanjut dari UUD tersebut adalah adanya kebijakan wajib belajar sembilan tahun, adanya dana bos, adanya pembebasan uang sekolah bagi anak tidak mampu, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. Berbagai kebijakan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah berusaha mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang layak. Kalaupun ada siswa yang bunh diri karena tidak mampu membayar uang sekolah hal itu bukan salah system, bukan salah kebiajakan, tetapi pihak sekolah ang tidak arif dan bijak dalam mencermati permasalahan siswa, bisa jadi kepala sekolah dan pihak terkait seperti wali kelas yang kurag tanggap sehingga ada siswa miskin tidak mendapatkan besasiswa.

Dengan demikian sebenarnya bukan kebijakan pemerintah tidak adil dan tidak akomodatif, tetapi lebih kepada pelaksana kebijakan yang tidak arif dan amanah. Ketidakberesan ditingkat manajer dan bawahan sering berakibat kepada tidak terlaksananya kebijakan pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena ada oknum manajer sekolah yang tidak amanah, sehingga kebijakan tidak jalan sebagaimana mestinya. Realitas ini seharusnya yang perlu disorot, dikritisi dan diperbaiki agar kejadian siswa bunuh diri tidak terjadi. Jika manajer dan pihak berkompeten di sekolah aktif dan arif, serta memperhatikan keadaan anak didik,maka pendidikan siswa dan kebutuhannya yang berhubungan dengan keuangan sekolah akan terpenuhi.

Tawuran antar siswa, tawuran antar mahasiswa bukan karena kebijakan pemerintah yang salah. Tetapi lebih kepada aspek situasi dan kondisi siswa dan mahasiswa itu sendiri, kejadian ini adalah masalah lain,bukan masalah kebijakan pemerintah, analisis Yasraf terhadap permasalah sering dicampuradukkan dengan masalah lain. Tawuran sering dipicu oleh masalah-masalah horizontal sesama pelajar maupun sesama mahasiswa. Hal ini sebenarnya bukan termasuk pada kebijakan pemerintah, tetapi tawuran bukan efek negative dari kebijakan pemerintah, namun akaibat dari benturan-benturan kepentingan antar siswa maupun antar mahasiswa itu sendiri. Seperti rebutan pacar, tersinggung, sakit hati dan masalah social lainnya.

Yasraf menyatakan bahwa adanya guru mencuri soal, guru membetulkan jawaban siswa, dan guru jual kunci jawaban itu bukti ketidakadilan dan demokratisasi hilang dalam pendidikan di Indonensia. Hal itu terjadi–masih menurut Yasraf karena pemerintah selalu bertindak sendiri dalam memutuskan kebijakan dengan tidak membawa serta masyarakat dan praktisi pendidikan dan para ahli. Di sisi lain, guru mencuri soal, jual beli jawana, dan membetulkan jawaban merupakan akibat adanya UN [selanjutnya ditulis UN) dan penyeragaman, pemaksaan Negara. Kalaupun hal itu terjadi bukan karena salah Negara, tetapi perlu kearifan semua pihak, apa yang di UN kan hanya untuk memacu tingkat kualitas standar internasional, bukan pemaksaan dan penyeragaman seperti yang dituduhkan oleh Yasraf. Penulis lebih berkecenderungan terjadinya pencurian dan jual beli kunci jawaban tidak lebih karena kepentingan segelintir orang, bahkan mungkin untuk kepentingan pribadi, seprti untuk mempertahankan reputasi dan imej di muka umum, atau mungkin untuk mempertahankan jabatannya, sehingga apapun dilakukan agar ia tetap menjabat kepala sekolah, kepala Dinas, maupun jabatan lainnya

Kalaupun ada yang jual beli sola itu ada kemungkinan dan patut diduga sebagai usaha memenuhi kebutuhan ekonomi segelintir orang dan itu bukan efek dari kebijakan Negara tentang pendidikan, dan bukan pula efek dari UN. Kalaupun ada efek dari UN hal itu bukan terkait dengan kebijakan Negera, tetapi mungkin dan patut diduga karena ketidaksiapan siswa dalam megikuti UN, atau patut diduga karena orang tua siswa takut kalau anaknya tidak lulus UN. Berbagai kemungkinan dapat terjadi dan menjadi akibat akan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh guru.

Dimungkinkan juga ada guru merasa takut kalau anak didiknya tidak lulus, atau takut nilai mata pelajaran yang di UN kan rendah, sehingga perlu melakukan sesuatu yang mungkin dapat menolong siswa agar mencapai nilai yang tinggi. Kalaupun ketakutan tersebut ada, seharusnya guru mempersiapkan siswanya jauh sebelum UN di laksanakan, bukan dengan jalan mencuri soal, apalagi mengganti lembar jawaban siswa. Semua sepakat bahwa mengganti lembar jawaban siswa adalah perbuatan tercela dan melawan hokum, mencuri soal, jual beli jawaban adalah perbuatan yang melawan hukum.

“Dalam sejarahnya, pendidikan tidak selalu berwatak demokratis. Di negara-negara berideologi totalitarianisme dan fasisme, pendidikan menjadi alat aneka represi, pemaksaan, intimidasi, penyeragaman, dan kekerasan oleh penguasa atau negara. Sebaliknya, di negara demokratis, pendidikan menjadi motor penggerak bagi terbentuknya jiwa demokrasi: kebebasah, keadilan, persamaan, dan dialog.

John S Brubacher dalam Modern Philosophies of Education (1978) menjelaskan, “pendidikan demokratis” sebagai pendidikan yang menghargai kemuliaan manusia (dignity); individualitas dan kebebasan (akademis); perbedaan dan keanekaragaman; persamaan hak (equalitarianism), di mana model pendidikan harus “disesuaikan” dengan aneka perbedaan (kebutu han, kecerdasan, kemampuan); dan “keberbagian” (sharing), di mana yang berbeda-beda itu (differences) harus diberi tempat, tetapi semua yang berbeda dapat berbagi untuk prinsip-prinsip umum. Dalam konteks otonomi daerah dan dcmokrasi, penghargaan akan “perbedaan” (kebutuhan, kecerdasan, kompetensi), “diversitas” (daerah, alam, dan wilayah), dan “pluralitas” (suku, bahasa, agama, ras) seharusnya menjadi fondasi “ideologi pendidikan”. Segala bentuk penyeragaman, homogenisasi, dan standardisasi tidak holeh dilakukan secara sepihak menggunakan otoritas kekuasaan, tetapi diperbincangkan dan dikomunikasikan dalam ruang publik demokratis (Jurgen Habermas) guna mencapai konsensus bersama.”

Dari kutipan pendapat Yasraf tergambar bahaw demokratisasi di Indonesia belum terwujud, terutama dalam bidang kebijakan pendidikan, menurutnya kebijakan pendidikan masih dikuasa oelh pemerintah pusat tanpa ada keinginan pemerintah untuk duduk bersama dan mengkomunikasikan berbagai kebijakannya. Pemerintah masih sepihak dalam memutuskan kebijakan dalam bidang pendidikan. Anggapan Yasraf kurang berdasarkan sebab bebagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan dikaji dan dimusyawarahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, artinya pemerintah adalam membuat kebijakan mengikutsertakan perwakilan rakyat.

Yasraf terlalu membesarkan masalah tanpa mengkaji lebih jauh dengan analisa yang lebih mendalam, karena pendapatnya bertolak belakang dengan realita. Sebab dalam desentralisasi pendidikan, pemerintah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan masing-masing berdasarkan kebutuhan, keadaan wilyah, dan

Bufaya local. Artinya adalah pemerintah pusat memberi kesempatan dan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengembangan pendidikan di aderah sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus mengilangkan rasa nasionalisme dan kebijakan pemerintah pusat.

Yasraf seharus melihat kebijakan pendidikan nasional sebagai kerangka umum yang bersifat fleksibel, kerangka umum tersebut sebagai acuan dalam mengembangkan pendidikan di daerah masing-masing. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebijakan pendidikan pusat tidak dipaksakan seperti yang dikatakan oleh Yasraf. Pemerintah pusat hanya memberikan tolak ukur untuk keseluruhan, karena secara potensi bangsa Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan. Kemudian dalam hal pemenuhan materi pembelajaran secara umum dapat terpenuhi karena telah disesuaikan dengan tingkat umur dan psikologi anak didik. Seperti ada Un, materi yang di UN-kan merupakan materi yang sudah diajarkan, dan disemua daerah mempunyai peluang yang sama untuk lulus. Dan materi yang UN-kan tidak mempengaruhi perkembangan keunikan budaya local, karena dalam Sistem Pendidikan Nasional ada kesempatan dan bahkan diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan budaya local, terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler. Atau dapat juga dikembangakn dalam muatan local.

Di sisi lain, pemerintah hanya menuntut dilaksanakan sistem pendidikan Nasioanl dalam kerangka keindonesiaan,tanpa menghilangkan kekhasan daerah dan potensi wilayah masing-masing. Yasraf tidak setuju adanya keseragaman, satandarisasi, hegemonisasi hendaknya dibicarakan, dalam kasusu Indonesia kebijakan pendidikan telah dibawa dalam musywarah di ruang public, dalam arti ada pakar, praktisi pendidikan di ajak duduk bersama untuk membuat rumusan kebijakan, ini memberi pemahaman bahwa kebijakan yang dilakukan pemrintah telah diusahan membawa masyarakat, terutama yan hali dan berkompeten dalam bidang pendidikan. Penulis sepakat dengan demokrasi pendidikan yang diapungkan oleh Yasraf-mengutip pedapat Jurgen Habermas, bahwa dalam demokrasi pendidikan sangat memperhatikan perbedaan kebutuhan, kecerdasan, kompetensi, termasuk pertimbangan geografi wilayah, termasuk budaya, adat, suku,bahasa, ras dan agama.

Yasraf mencoba mengapungkan suasana demokrasi adalm pendidikan, dengan menjauhkan pendidikan dari segala kekerasan baik secara terbuka maupaun secara simbolik. Kekerasan dalam pendidikan merupakan sesuatu yang hendaknya dihindari karena kekerasan hanya akan menambah rasa dendam dikalagan peserta didik. Dalam pendidikan Islam pun, kekerasan dilarang, kalaupun ada Hadis Nabi untuk memukul anak yang tidak salat, emukulan itu hanyasebatas mendidik bukan untuk menyiksa apalagi menyakiti. Memang kalau diliaht selintas hal itu merupakan kekerasan, tetapi kalau dicermati sesungguhnya pemukulan tersebut hanya usaha untuk mendidik anak yang engan salat. Kekerasan yang dilarang di sekolah adalah kekerasan yang menyebabkan anak didik teraniaya, terluka, apalagi sampai membahayakan anak didik.

“Kekerasan simbol (simbolic violence), menurut Pierre Bourdieu dalam Language and Symbolic Power (1992), adalah sebuah kekerasan halus dan tak tampak, yang dilakukan seseorang, kelompok, atau institusi (seperti negara), dengan menggunakan otoritas kekuasaannya melakukan aneka “pemaksaan” simbolis (bahasa, konsep, program, prinsip, dan makna, yang meski salah, masyarakat dikondisikan untuk mengakui dan menerima yang salah itu sebagai benar dan legitimate.

Konsep UN yang oleh banyak kalangan dianggap kebijakan pendidikan yang tak sesuai dengan semangat otonomi daerah dan demokrasi, oleh otoritas pendidikan (Departemen Pendidikan) “dipaksakan”, dalam kondisi kontroversi tentang kebenarannya. Bahkan, penerapan konsep UN itu dijalankan di atas “bingkai hukum”, berupa hukum pidana bagi para pelanggar, tanpa pernah serius meneliti akar aneka pelanggaran itu.

Kekuatan simbol (symbolic capital) atau otoritas hegemonik digunakan untuk memaksakan kompetensi yang seragam, baku, dan homogen dalam masyarakat plural, dengan modal intelektual, budaya, dan sosial(social capital) yang tidak saja berbeda, tetapi juga senjang. Otoritas pendidikan yang seharusnya mencontoh “pendekatan budaya” dalam menyosialisasikan program pendidikan seperti UN kini melakukan pendekatan “militeristik” penuh represi, tekanan, dan pemaksaani.”

Konsep UN dikritisi oleh Yasraf sebagai sebuah pemaksaan kehendak pemerintah terhadap rakyat. UN hanya pemaksaan terselubung yang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain Asraf mencoba menorek kebijakan pemerintah terutama Departemen Pendidikan,Departemen di anggap mengunakan pendekatan Militeristik dalam memaksa dan mengadili yang mengahalangi pelaksaan UN dan yang melanggar aturan-aturan UN. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya guru yang diadili karena membantu siswa atau membocorkan soal UN kepada siswa. Yasraf menyatakan bahwa sanksi dan hukuman yang diberikan pemerintah terhadap penghianat UN adalah bersifat militeristik dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi.

Adanya pemenjaraan oknum guru yang mencuri soal dan memperjualbelikan kunci jawaban merupakan tindakan criminal dan harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukuman yang diterima guru karena mencuri soal adalah sah dan wajib, karena mencuri adalah tindakan pidana dan wajar kalau pelakunya harus masuk penjara siapapun orangnya,k arena secara sah ia melanggar hokum di negeri ini. Yasraf mengusulkan hukumannya seharusnya bersifat pendekatan budaya, berpendapat boleh saja, tetapi kalau penyelesaiannya menggunakan pendeatan budaya, ada kemunginan hal itu akan diulang karena tidak ada kebijakan tegas. Pendapat Yasraf yang menyatakan bahwa sosialisasi UN bersifat militerisitik tidak berdasar, bahkan secara nyata Yasraf menyatakan bahwa pendekatan militerisitk penuh dengan kekerasan, tekanan, dan pemaksaan. Kalau dicermati di tengah masyarakat, perasaan tertekan, merasa dipaksa, dan merasa mendapat tekanan, itu halyang wajar, wajar bagi anak didik yang malas belajar, karena UN dinilai sebagai beban karena ia tidak akan lulus.

Di sisi lain, UN bagi siswa yang rajin belajar merupakan tantangan yang menyenangkan. UN akan terasa menyiksa bagi kepala sekolah yang tidak ingin kehilangan jabatannya, UN baginya adalah pertaruhan jabatan kepala sekolah, maka kepala sekolah yang bermental seperti ini akan kasak kusuk dan mencari celah untuk kesuksesan UN di sekolahnya. Yang merasa tertekan adalah para oknum guru yang suka mencuri soal UN, membocorkan soal UN dan membetulkan jawaban siswa, merasa tertekan karena telah berbuat melanggar hukum dan melanggar aturan negara.

“Bagaimana mungkin seorang guru digiring ke pengadilan untuk mendapat keadilan (justice) dan kebenaran (truth) atas dakwaan melanggar kewajiban (UN) yang justru konsep, bentuk, dan materinya penuh muatan “ketakadilan” (injustice). Dalam jiwa para guru yang membantu membentukjawaban ujian siswa bergejolak dua dorongan “kebajikan” (virtue) yang bertentangan, yaitu “respek terhadap hukum” dan “rasa kemanusiaan”(membantu siswa memperbaiki jawaban).

Para guru itu tentu tidak dapat melakukan dua kebajikan sekaligus. Mereka memilih “rasa kemanusiaan” dengan “melanggar hukum” (membantu siswa terbelakang). Mereka adalah para Robin Hood, yang dihinakan sebagai “kriminal” oleh penguasa, tetapi disanjung bagai “pahlawan” oleh orang-orang marjinal. Para guru itu memang melanggar hukum, tetapi mereka melakukan itu karena didorong oleh “ketidakadilan” sistem pendidikan, yang mengabaikan perbedaan (kebutuhan, kecerdasan, dan kompetensi)”.

Dari kutipan tersebut dapat dicermati bahwa Yasraf mendukung seorang guru yang berkhianat demi anak didik, Yasraf lebih menyukai sikap guru yang mencuri soal demi anak didik, bahkan Yasraf menganggap perbuatan guru yang membocorkan soal, mencurai soal sebagai pahlawan layaknya Robin Hood. Apa mungkin pencuri dianggap pahlawan? Tetapi bisa jadi pahlawan bagi siswa pemalas, siswa yang malas belajar, bagai mereka guru yang mencuri soal dan membocorkan soal adalah pahlawan, seperti layaknya Robin Hood. Lagi-lagiYasraf dengan kerancuannya dan sinisnya terhadap kebijakan pendidikan menyatakan bahwa sistem pendidikan tidak adil, ketidakadilan tersebut menurut Yasraf digambarkan dengan adanya pengabaian perbedaan akan kebutuhan, kecerdasan dan kompetensi.

Seharusnya guru tidak perlu mencuri soal UN demi anak didik, bukan seperti itu langkah untuk meningkatkan prestasi dan pencapaian nilai anak didik, tetapi langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan yang terbaik untuk siswa pada saat pembelajaran, mudah-mudahan dengan kesiapan guru dalam pembelajaran serta mencoba dengan berbagai pendekatan dan metode akan memberi peluang kepada siswa untuk semangat dalam belajar. Di sisi lain, guru hendaknya juga memperhatikan keberagaman peserta didik, baik potensi, kebutuhan dan kecerdasan dan potensi lainnya. Dengan berbagai usaha tersebut paling tidak sudah memberi semacam kepercayaan siswa untuk menghadapi Ujian Nasional(UN).

Untuk itu menurut penulis adalah sesuatu yang baik untuk memacu kemampuan intelektual siswa, di samping itu UN melatih siswa untuk rajin belajar dan berlatih untuk jujur, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap kemampuan diri. Dengan adanya UN, siswa makin diuji untuk terus belajar dan belajar. UN dilaksanakan bukan untuk ademokratis, tetapi untuk demokrasi itu sendiri.